image image image image image image image image
Terima Zero Accident Award Tekad menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik kepada pelanggan. Itulah yang  dilakukan PT. Alkon Trainindo Utama, sebagai wujud kepedulian dan tanggung-jawab terhadap pengembangan SDM di tanah air. Salah satunya dengan mengikuti program Zero Accident, dan berhasil mendapatkan Penghagaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) tingkat regional Jawa Timur dan Nasional.
Sosialisasi PP SMK3 Pemerintah RI akan luncurkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengenai penerapan Sistem Manajemen K3. PP No. 50 Tahun 2012 telah ditetapkan pada 12 April 2012 di Jakarta. PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan sosialisasi PP No. 50 Tahun 2012 tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyelenggarakan Seminar Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan SMK3 melalui Implementasi PP No. 50 Tahun 2012, dan peluncuran PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
TOT Guna Asah Kemampuan Instruktur Menjadi seorang instruktur yang handal juga dibutuhkan pembekalan wawasan berupa training. Seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia yang membekali para instrukturnya dengan menggandeng PT Alkon Trainindo Utama.

Kegiatan yang diselenggarakan selama delapan hari yang dibagi dalam dua gelombang, yakni pertama pada 23 sampai 26 April 2012 dan kedua pada 27 sampai 30 April 2012 ini, diadakan di Gedung Pertemuan Guest House Dahai Offi ce, di Dahai, Tanjung, Kalimantan Selatan.
Optimisme Menuju Indonesia Berbudaya K3 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 sendiri bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).
Menang Dalam Persaingan Siapkan Strategi Matang
Tak pernah berhenti berinovasi dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Kiat itu yang senantiasa mendorong PT. Alkon Trainindo Utama untuk terus memacu diri menjadi yang terdepan. Ibarat air yang terus mengalir, lebih segar dan bermanfaat dibanding air yang menggenang lama-lama membusuk dan menjadi comberan.
Seperempat abad lebih menjadi mitra pemerintah dengan menyediakan pelatihan untuk SDM Indonesia, membuat Alkon semakin matang dan memahami kebutuhan mendasar berkaitan dengan pengembangan kompetensi pekerja tanah air.
QUALIFIED SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI Butuh sebuah perencanaan matang untuk menjadi rujukan uji kompetensi perusahaan lain. Salah satunya yang telah dilakukan PT Alkon Trainindo Utama.  Menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP Migas, merupakan langkah kedepan bagi PT. Alkon Trainindo Utama untuk mengisi peluang sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun langkah ini bukanlah pekerjaan instan, memerlukan persiapan yang matang dan komprehesif, mulai membangun sistem sampai penyiapan sarana teknis.
Manfaat Sertifikasi bagi Industri di Indonesia  Perdagangan bebas menuntut keterbukaan antar Negara. Hal ini mendorong tumbuhnya bisnis sertifikasi, yaitu salah satu cara atau aktivitas yang ditetapkan oleh pihak ketiga yang biasa disebut lembaga sertifikasi untuk menjamin bahwa produk/jasa yang dihasilkan atau sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan/organisasi telah sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu.
Bahaya Kebakaran Kebakaran dapat terjadi jika ada tiga unsur yaitu bahan yang mudah terbakar, oksigen dan percikan api. Sementara menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Kebakaran DKI sejak dari tahun 1992 s/d 1997 telah tejadi kebakaran sebanyak 4.244 kasus di mana yang 2135 kasus disebabkan karena konsleting listrik.

Optimisme Menuju Indonesia Berbudaya K3

lipsus1Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

K3 sendiri bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident).

Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.

Mengembangkan kesadaran K3 pada setiap karyawan tidak cukup dengan satu dua kali briefing K3, setumpuk prosedur dan aturan kerja, bahkan tak cukup dengan penggunaan kekuasaan yang berupa ancaman dan hukuman. Kesadaran adalah masalah kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam kepala, yang merubahnya jauh lebih sulit dari merubah bentuk baja. bentuk-bentuk pemaksaan bisa merubah apa yang dilakukan, tapi tidak bisa merubah apa yang ada dalam pikiran.

lipsus2Seperti telah kita ketahui beberapa waktu lalu, sekitar awal tahun 2012 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam sebuah kesempatan di upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di Jakarta, mengeluarkan statemen tegas yang isinya berupa ajakan agar seluruh perusahaan di Indonesia dapat menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2015, sehingga angka kecelakaan kerja dapat ditekan seminimal mungkin.

Filosofi dasar dari K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Maka, tujuan dasar dari penerapan budaya K3 ini sendiri adalah mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Dengan berbagai upaya itu kita berharap tahun 2015 bisa terwujud Indonesia yang Berbudaya K3.

Pelaksanaan K3 merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sangat penting karena akan mempengaruhi ketenangan bekerja, keselamatan, kesehatan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. “Oleh karena itu saya mengajak pimpinan pemerintah daerah, para pengusaha, pekerja dan masyarakat di seluruh  Indonesia agar melakukan upaya konkret pelaksanaan K3, serta meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab menciptakan perilaku K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya bangsa Indonesia,” jelas Muhaimin.

lipsus3Saat ini, dalam mewujudkan budaya K3 masih dibutuhkan upaya sosialisasi luas agar pekerja dan masyarakat umum sadar mengenai pentingnya mengenakan peralatan pelindung diri seperti helm, sepatu, kaos tangan dan lain-lain. Dan, semua pihak harus mulai menyadari bahwa penerapan K3 yang diwujudkan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi.

Dasar dari penerapan budaya K3 ini, dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), telah melakukan berbagai upaya mendorong pelaksanaan K3. Semisal melalui kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3. Kemudian, pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat nasional sampai tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, dan perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan.

Akan tetapi sayangnya hasil tersebut hingga saat ini belum optimal. Hal ini ditandai adanya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil serta pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan masyarakat bahkan dapat menurunkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing dalam era globalisasi.

Disadari bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja di setiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Agar pelaksanaan K3 dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3 yang berkualitas.